Info kini nusantara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis hasil kajian mendalam mengenai tata kelola partai politik (parpol) di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk membentengi sistem politik dari praktik korupsi, terutama yang melibatkan figur-figur berlatar belakang partai. Dalam kajian tersebut, KPK menyodorkan 16 poin rekomendasi strategis kepada pemerintah dan DPR.

Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah usulan agar pencalonan Presiden, Wakil Presiden, serta Kepala Daerah diwajibkan berasal dari sistem kaderisasi internal partai. Saat ini, regulasi pemilihan umum di tanah air memang belum mewajibkan syarat tersebut, sehingga figur non-partai masih memiliki peluang besar untuk diusung.

16 Rekomendasi Strategis KPK untuk Perbaikan Parpol

KPK menekankan pentingnya transparansi dan penguatan sistem internal partai. Berikut adalah ringkasan dari 16 poin rekomendasi tersebut:

  1. Pelaporan Pendidikan Politik: Menambah klausul wajib lapor bagi kegiatan pendidikan politik yang menggunakan dana bantuan pemerintah.

  2. Standardisasi Kurikulum: Kemendagri diminta merevisi aturan untuk menyusun acuan materi pendidikan politik bagi parpol.

  3. Sistem Terintegrasi: Pembangunan sistem pelaporan pendidikan politik yang terpadu di bawah Kemendagri.

  4. Fungsi Pengawasan: Memperkuat peran Kemendagri sebagai pengawas melalui revisi UU Parpol.

  5. Kaderisasi Berjenjang: Mengusulkan jenjang anggota (muda, madya, utama) dan syarat calon pejabat publik harus melalui proses kaderisasi dengan batas waktu minimal bergabung.

  6. Sistem Banpol: Integrasi sistem kaderisasi dengan bantuan keuangan partai.

  7. Implementasi Putusan MK: Mendorong rekrutmen kepala daerah berbasis kaderisasi sesuai ambang batas terbaru.

  8. Pembatasan Jabatan Ketum: Mengusulkan masa jabatan Ketua Umum Parpol maksimal 2 periode untuk menjamin sirkulasi kepemimpinan.

  9. Iuran Anggota: Mewajibkan pencatatan iuran anggota berdasarkan jenjang dalam laporan keuangan.

  10. Transparansi Keuangan: Implementasi iuran anggota sebagai bagian dari kemandirian finansial partai.

  11. Detail Sumbangan: Laporan keuangan harus merinci sumber sumbangan, baik dari pejabat eksekutif, legislatif, maupun anggota biasa.

  12. Audit Badan Usaha: Menghapus kategori sumbangan badan usaha dan mencatatnya sebagai sumbangan perseorangan (pemilik manfaat).

  13. Akses Publik: Sistem pelaporan keuangan partai harus dapat diakses oleh masyarakat luas.

  14. Audit Akuntan Publik: Kewajiban audit laporan keuangan tahunan oleh pihak eksternal.

  15. Sanksi Tegas: Penambahan ketentuan sanksi bagi partai yang tidak patuh dalam pelaporan keuangan.

  16. Lembaga Pengawas: Penegasan nama lembaga yang berwenang mengawasi keuangan, kaderisasi, dan pendidikan politik partai.

Pro dan Kontra di Kalangan Politisi

Rekomendasi ini seketika memicu gelombang tanggapan dari berbagai pihak:

Golkar: Utamakan Ruang Bagi Tokoh Terbaik Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, berpendapat bahwa meski kaderisasi itu bernilai tambah, pintu bagi tokoh potensial di luar partai jangan sampai tertutup. Menurutnya, untuk mencari pemimpin bangsa, negara harus memberi ruang bagi putra-putri terbaik dari mana pun asalnya. Terkait pembatasan jabatan Ketum, ia menilai yang lebih krusial adalah kesehatan demokrasi internal agar kekuasaan tidak memusat pada satu sosok.

PDIP: Kaderisasi Sangat Penting, Namun Tak Mudah Politisi senior PDIP, Ganjar Pranowo, menyambut baik semangat kaderisasi tersebut. Ia memaparkan bahwa PDIP selama ini sudah konsisten menjalankan sekolah partai. Namun, ia mengakui bahwa menerapkan syarat wajib kaderisasi untuk level capres bukanlah perkara mudah, meski secara ideal fungsi partai adalah sebagai sumber rekrutmen pemimpin.

NasDem: Setuju demi Loyalitas Kader Berbeda dengan Golkar, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago justru setuju jika calon pemimpin wajib menjadi kader partai. Hal ini dianggap penting agar ada tanggung jawab moral yang jelas terhadap partai pengusung, sehingga tidak terjadi fenomena “habis manis sepah dibuang” setelah sang calon memenangi kontestasi.

PKB: Gagasan Menarik untuk Memperkuat Parpol Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, menilai usulan KPK ini sebagai ide menarik yang dapat memperkuat posisi tawar partai politik. Namun, terkait masa jabatan Ketum, ia lebih menekankan pada penguatan sistem meritokrasi ketimbang sekadar membatasi jumlah periode.

Pihak Anies Baswedan: Demokrasi Harus Inklusif Angga Putra Fidrian selaku Jubir Anies Baswedan mengingatkan bahwa demokrasi harus tetap membuka pintu seluas-luasnya bagi anak muda terbaik bangsa, baik yang berada di dalam maupun di luar struktur partai. Meski mengapresiasi masukan KPK sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi, ia berharap aturan yang ada tidak menjadi penghalang bagi warga negara untuk mengabdi sebagai pemimpin.