Info kini nusantara.com – Memanasnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai memberikan tekanan berat bagi sektor ekonomi mikro di tanah air. Salah satu imbas yang paling mencolok adalah meroketnya harga bahan baku plastik hingga menyentuh angka 100 persen. Kondisi ini pun kian menyudutkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang selama ini sangat bergantung pada material tersebut.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., mengingatkan bahwa lonjakan harga ini bukan sekadar urusan teknis produksi semata. Menurutnya, naiknya biaya kemasan terjadi di saat daya beli masyarakat Indonesia belum benar-benar pulih.

“Ketergantungan UMKM kita terhadap plastik sangatlah tinggi, mulai dari pembungkus makanan hingga kantong belanja. Tanpa strategi mitigasi yang cepat, risiko penurunan produksi atau bahkan kebangkrutan menjadi ancaman nyata,” jelas Wisnu, sebagaimana dikutip dari laman resmi UGM.

Efek Domino Jalur Minyak Dunia

Lantas, mengapa gejolak di Timur Tengah bisa berujung pada naiknya harga plastik? Wisnu memaparkan bahwa fenomena ini merupakan efek domino dari terganggunya rantai pasok petrokimia global. Ketegangan di Selat Hormuz, yang merupakan jalur urat nadi perdagangan minyak dunia, telah memicu kenaikan harga minyak mentah secara signifikan.

Mengingat bahan baku plastik seperti polietilena dan polipropilena adalah produk turunan minyak bumi, maka secara otomatis biaya produksi biji plastik ikut melambung. Situasi ini diperparah dengan kebijakan negara-negara eksportir yang lebih memprioritaskan stok energi untuk bahan bakar transportasi ketimbang produk turunan petrokimia lainnya selama masa konflik.

Dilema UMKM: Margin Tergerus atau Kehilangan Pelanggan

Bagi sektor kuliner, plastik mencakup sekitar 60 hingga 70 persen dari struktur biaya produk. Kenaikan harga material ini menyebabkan biaya pokok penjualan (Cost of Goods Sold) melonjak, yang pada akhirnya menggerus margin keuntungan para pedagang kecil.

Pelaku usaha kini dihadapkan pada pilihan sulit. Menaikkan harga jual berisiko membuat konsumen kabur karena daya beli yang masih lemah. Namun, jika harga tetap dipertahankan, UMKM terancam mengalami defisit arus kas yang berujung pada penutupan usaha.

Solusi Adaptasi dan Peran Pemerintah

Guna menyiasati badai ekonomi ini, Wisnu menyarankan pelaku UMKM untuk mulai melirik bahan alternatif yang lebih stabil secara harga, seperti kemasan berbasis lokal (kertas, besek bambu, atau singkong). Inovasi model bisnis seperti pemberian diskon bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri juga dianggap sebagai langkah cerdas untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai.

Meski demikian, Wisnu menegaskan bahwa langkah mandiri pelaku usaha tidak akan cukup tanpa intervensi pemerintah. Keberpihakan negara sangat dinanti melalui kebijakan fiskal, seperti insentif pajak atau penghapusan pajak impor sementara untuk bahan baku non-plastik.

Pemerintah juga diharapkan mampu melakukan intervensi pasar melalui BUMN untuk menjaga stabilitas harga biji plastik domestik agar tidak terlalu liar mengikuti fluktuasi pasar dunia. Sebagai langkah penutup, pendampingan manajemen keuangan dan strategi penentuan harga (pricing) bagi UMKM di masa krisis menjadi sangat krusial untuk dilakukan oleh dinas-dinas terkait.